Utamakan Pendidikan dan Moral Untuk Harkitnas

Sejarah Kebangkitan Nasional
Memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, alangkah baik jika sebelumnya kita mengingat sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa bangkit dan terlepas dari penjajahan kolonialisme dalam mencapai kemerdekaan. Kebangkitan Nasional dimulai dengan lahirnya gerakan Nasionalis pertama pada tanggal 20 Mei 1908 dengan nama Boedi Oetomo yang dipimpin oleh Dr. Soetomo di Jakarta.
Beberapa faktor terlahirnya Boedi Oetomo antara lain, dari dalam negeri yakni makin tingginya kesadaran rakyat Indonesia untuk bersatu, makin meningkatnya semangat rakyat Indonesia untuk merdeka, dan makin banyaknya orang pintar dan terpelajar di Indonesia walaupun hanya dari kalangan konglomerat dan bangsawan. Kemudian faktor yang datang dari luar negeri yakni kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, yang telah mendorong dan membuktikan bahwa bangsa kulit kuning (Asia) mampu mengalahkan bangsa kulit putih (Eropa) yang berpredikat sebagai penjajah bangsa-bangsa kulit kuning.
Sebagai respon dari faktor-faktor tersebut, maka mencuatlah gagasan dan tindakan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dari jajahan kolonial Belanda dengan memanfaatkan peluang dari jalur pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah dikerdilkan oleh kolonial Belanda dan menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia.
Dr. Wahidin Sudirohusodo memulai terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat dengan biaya sendiri, seperti melakukan perjalanan keliling pulau jawa pada tahun 1906 – 1907 untuk mengajak dan membangkitkan golongan-golongan priyayi agar bersedia mengulurkan tangan dalam memberikan pertolongan terhadap rakyat untuk meningkatkan kecerdasannya.
Akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1908 atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo dan para pemuda seperti Soetomo, Gunawan, Suradji dan Suwardi Suryaningrat mengadakan rapat pertama di Jakarta, dan dari rapat tersebut berhasil mendirikan perkumpulan yang diberi nama Boedi Oetomo yang berarti kebaikan yang diutamakan.
Boedi Oetomo merupakan tolak ukur awal berdirinya perkumpulan-perkumpulan yang bersifat nasionalisme dan patriotisme, karena setelah berdirinya Boedi Oetomo maka bermunculanlah perkumpulan-perkumpulan baru antara lain, Sarikat Dagang Islam tahun 1909 dibawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto bersama H.Agus Salim dan Abdul Muis, Indische Partij tahun 1912 dibawah pimpinan Douwes Dekker (Dr. Setiabudhi), Swardi Suryaningrat dan Dr. Tjipto Mangunkusumo, Indische Social Demokratische Vereeniging (ISDV) tahun 1914 di bawah pimpinan Sneevliet dan Semaun, dan perkumpulan-perkumpulan pemuda pada tahun 1918 yang menamakan diri Young Java, Young Sumatra, Young Ambon, Young Pasundan, Young Batak, Pemuda Betawi dll.
Kemudian dimulai dari perkumpulan-perkumpulan pemuda inilah yang akhirnya tumbuh keinginan kuat untuk bersatu merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari jajahan kolonial Belanda, yang terbukti dengan munculnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu pulalah mulai bermunculan tokoh-tokoh pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti, Moh. Yamin, Moh. Hatta, Sutan Syahrir, Soekarno, Ali Sastroamidjojo, Syarifuddin, Ki Hadjar Dewantoro, Moh. Natsir, Moh. Room dan lainnya, yang pada gilirannya kelak merekalah yang memberikan jiwa dan semangat untuk mencetuskan proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945.
Utamakan Pendidikan dan Moral
Berbekal sejarah di atas, maka dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, sudah saatnya kita sebagai masyarakat Indonesia untuk memaknainya dengan penuh semangat membangun kembali bangsa Indonesia yang belakangan ini tidak henti-hentinya didera cobaan dan musibah seperi tsunami, gempa bumi, banjir, longsor, bahkan luapan lumpur lapindo yang sampai saat ini masih terus menyemburkan kesengsaraan bagi rakyat. Ditambah lagi makin maraknya kasus-kasus kecelakaan transportasi, korupsi, tindak kriminal yang makin terang-terangan dan perekonomian masyarakat yang makin mengkhawatirkan.
Maka dari itu, mari kita mulai dengan mengintrosfeksi diri dan memperbaiki moral sebagai masyarakat bangsa Indonesia secara menyeluruh sehingga bangsa dan negara kita yang tercinta ini akan menjadi lebih baik sesuai harapan para pahlawan bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan bagi kita semua.
Untuk mencapai harapan tersebut salah satu diantaranya hal yang sangat penting diperhatikan di era globalisasi ini yakni mengutamakan bidang pendidikan bagi masyarakat secara adil, menyeluruh dan berkualitas. Karena dengan Sumber Daya manusia yang berpendidikan baik, maka akan menghasilkan masyarakat yang bermoral baik, bermartabat dan akan mampu bangkit dari keterpurukan serta bangkit menjadi bangsa Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.

Komersialisasi Kado Hardiknas

Komersialisasi bidang pendidikan merupakan pengaruh dari menguatnya liberalisasi ekonomi secara global, sehingga menjadi latar belakang dan legitimasi bagi pemerintah dalam peneluran konsep privatisasi pendidikan, yakni memberikan kewenangan bagi pihak-pihak swasta dan pemegang modal dalam mengelola bidang pendidikan yang secara otomatis imbas terhadap semakin tingginya biaya pendidikan bagi masyarakat.
Dorongan pelaksanaan privatisasi pendidikan oleh pemerintah yang sangat membebani masyarakat dan mengundang banyak kritikan ini, dilaksanakan hanya dengan dalih sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, kemudian sebagai konsekuensi logis adanya prinsip teknologisasi, kuantifikasi dan efisiensi dalam kehidupan manusia di era globalisasi dan alasan karena pemerintah tidak memiliki dana cukup untuk biaya di bidang pendidikan.
Salah satu akibat dari pelaksanaan privatisasi pendidikan adalah dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah yang didalamnya terdapat kebijakan otonomi kampus. Sebagai realisasinya, perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) merupakan pukulan telak bagi dunia pendidikan tinggi, yakni dicabutnya dana subsidi pemerintah terhadap PTN. Keadaan demikian, akhirnya dijadikan alasan kuat bagi perguruan tinggi yang kehilangan subsidi untuk mencari dana pengganti, dintaranya kenaikan biaya kuliah bagi mahasiswa dan dibukanya kelas-kelas tambahan atau kelas eksekutif dengan biaya yang sangat melangit.
Dengan demikian, privatisasi yang melahirkan komersialisasi pendidikan di Indonesia sudah tidak bisa dipungkiri, siapa saja akan mengatakan “iya”. Jelas terasa, di saat pemerintah sedang menggembor-gemborkan bidang pendidikan, biaya pendidikan ternyata sangat jauh dari jangkauan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, khususnya masyarakat menengah ke bawah, karena pendidikan dijadikan sebagai komoditas atau barang dagangan dengan pelayanan pola-pola pasar.
Keadaan seperti ini sangat tidak relevan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 31 tentang pendidikan bagi warga negara Indonesia, yang lebih dijelaskan pada Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 menjelaskan bahwa 1) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, 2) Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social berhak memperoleh pendidikan khusus, 3) Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, 4) Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, 5) Setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka sangat tidak layaklah jika masyarakat merasa sangat sulit untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, padahal semestinya pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan bagi seluruh warga untuk mendapatkan hak asasi pendidikannya secara adil dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menyediakan segala penunjang yang diperlukan seperti biaya, sarana, manajemen, dan sebagainya, (dikutip dari perbincangan empat mata penulis dan sodara saya Erik Rachmat SP.